Pemerintah Bahas Pemindahan ASN ke IKN Tahap Kedua: Siapa Saja yang Pindah?

Pemerintah Bahas Pemindahan ASN ke IKN Tahap Kedua: Siapa Saja yang Pindah?

Lidikinvestigasi.com - Pemerintah Indonesia kembali melanjutkan agenda besar transfer Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam tahap kedua yang dijadwalkan dimulai pada akhir tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis nasional.

Tahap pertama pemindahan ASN ke IKN diselenggarakan berlangsung pada kuartal keempat tahun ini, mencakup sekitar 3.000 ASN dari kementerian strategis. Kini, dalam tahap kedua, pemerintah akan memperluas cakupan ASN yang dipindahkan, termasuk dari kementerian dan lembaga non-strategis, serta beberapa BUMN yang akan membuka kantor cabang di IKN.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada Selasa (30/07), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa transfer ASN tidak hanya bersifat administratif, namun juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan dukungan layanan publik yang memadai.

“Kita tidak bisa hanya memindahkan orangnya saja, tapi ekosistem pendukungnya seperti sekolah, rumah sakit, perumahan, hingga fasilitas publik lainnya harus siap,” ujar Presiden.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, tahap kedua akan mencakup sekitar 5.000 ASN dari kementerian yang belum termasuk pada tahap pertama. Selain itu, pejabat eselon 2 dan 3 dari lembaga tertentu yang berkaitan dengan koordinasi pemerintahan pusat juga akan menjadi prioritas.

Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Fokus utama dalam tahap kedua adalah memastikan kelanjutan pelayanan publik tanpa adanya gangguan akibat relokasi.

Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk para ASN yang dipindahkan, termasuk tunjangan relokasi, subsidi perumahan, dan ketersediaan fasilitas penunjang kehidupan di IKN seperti pusat hiburan, rumah ibadah, hingga transportasi umum.

Selain itu, proyek perumahan ASN berbasis rumah susun telah rampung dibangun dan siap ditempati mulai Oktober 2025.

Rencana investasi tahap kedua ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian besar mendukung langkah pemerintah karena dianggap mampu mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia. Namun, ada pula yang mengkritisi kesiapan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jaringan internet di IKN.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Lina Wijaya, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengedepankan pendekatan partisipatif dalam proses ini.

“Pemindahan ASN harus mempertimbangkan aspek sosial, keluarga, dan pendidikan anak-anak ASN yang ikut pindah. Harus ada pendekatan manusiawi, bukan sekedar administratif,” jelasnya.

Pemindahan ASN ke IKN tahap kedua menjadi langkah strategis yang penting dalam menyukseskan visi pemerataan pembangunan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, namun juga oleh komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, ASN, dan masyarakat luas. (Red)