Lidikinvestigasi - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjelang akhir tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas dinamika harga minyak mentah dunia dan menggerakkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menyampaikan bahwa pemerintah masih menjaga keseimbangan antara beban subsidi APBN dan daya beli masyarakat.
“Kita masih dalam tahap evaluasi. Penyesuaian belum tentu berarti kenaikan. Bisa juga dalam bentuk otoritas distribusi atau peningkatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran,” ujar Tutuka, Kamis (31/7).
Saat ini, harga BBM jenis Pertalite dan Solar masih disubsidi oleh pemerintah melalui skema kompensasi energi. Menurut data Kementerian Keuangan, hingga semester pertama 2025, realisasi subsidi energi telah mencapai 70% dari total anggaran tahun ini. Jika tidak ada pengendalian, maka akan terjadi pembengkakan anggaran.
Di sisi lain, beberapa kalangan menilai kenaikan harga BBM akan berdampak pada sektor logistik dan konsumsi barang masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga mempertimbangkan skenario bantuan sosial tambahan sebagai kompensasi apabila penyesuaian harga benar-benar dilakukan.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada memperhitungkan konsumsi BBM bersubsidi, terutama bagi kendaraan pribadi di kota-kota besar. “BBM bersubsidi seharusnya dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Harus ada filter yang adil,” ujar Bhima. (Red)
