Disperkimtan Pacitan Prioritaskan Pembangunan Jalan Lingkungan Demi Pemerataan Infrastruktur Desa
Pacitan, Lidikinvestigasi.com — Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan infrastruktur pedesaan, khususnya melalui pembangunan jalan lingkungan di berbagai wilayah.
Kepala Disperkimtan Pacitan, Heru tunggul widodo, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pihaknya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 12 miliar untuk proyek pembangunan jalan lingkungan di 35 desa yang tersebar di 12 kecamatan.
“Pembangunan jalan lingkungan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini merupakan bagian dari program strategis daerah dalam mengentaskan kesenjangan pembangunan antar wilayah,” terang Andi, Jumat (1/8/2025).
Program ini menyasar desa-desa dengan infrastruktur dasar yang masih minim, terutama di kawasan perbukitan dan pelosok Pacitan. Disperkimtan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat guna menentukan titik prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan data survei teknis.
Menurut data per Mei 2025, sudah ada sekitar 18 proyek yang berjalan, termasuk di Desa Ketro, Desa Ngumbul, dan Desa Sumberharjo. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak parah atau belum pernah diaspal kini mulai diperbaiki menggunakan lapisan hotmix agar tahan lama dan mudah perawatan.
Selain memperbaiki konektivitas antarpermukiman, proyek ini juga turut mendukung geliat ekonomi desa. Warga setempat yang biasanya kesulitan mengangkut hasil pertanian kini lebih mudah mengakses pasar terdekat.
Sejumlah warga menyambut baik pembangunan ini. “Dulu kalau musim hujan jalan becek sekali, motor saja bisa terperosok. Sekarang sudah mulus, anak-anak juga aman berangkat sekolah,” ujar Rina, warga Desa Ketro.
Diharapkan seluruh proyek tahap pertama ini rampung pada akhir Oktober 2025. Disperkimtan juga membuka ruang partisipasi warga untuk ikut memantau progres pengerjaan melalui forum musyawarah desa dan sistem pengaduan publik. (E.Setyo)
